Sistempenegakan hukum dan upaya mencari keadilan di Indonesia mengenal tingkatan peradilan yang belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Misalnya, suatu perkara yang diputus dengan vonis hukuman berat di tingkat pertama (pengadilan negeri) ternyata divonis dengan hukuman seringan-ringannya di tingkat banding (pengadilan tinggi), bahkan mungkin 590Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011 PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG ILLEGAL LOGGING BAGI KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA Oleh : Bambang Tri Bawono,SH,.MH. Anis Mashdurohatun, SH.,M.Hum. Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Abstract Aswanto Penegakan Hak asasi Manusia sebagai Perwujudan Demokrasi, makalah, disampaikan pada Seminar/Sosialisasi Demokrasi, Hukum dan Ham bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pengurus Parpol, Ormas dan LSM Provinsi Sulawesi Selatan, diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pada tgl 31 Oktober 2007, di Hotel Grand Palace Makassar, PenegakanHAM di Indonesia Melalui Mahkamah Konstitusi. Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak-hak warga negaranya dan kesamaan kedudukan dihadapan hukum. Menurut Mardjono Reksodiputro 1 , karena Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat), maka pertama-tama HAM harus Untukmengetahui dan menganalisa bagaimana penegakan hukum terhadap oknum Polisi yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik 7 Soebroto, Wewenang Kepolisian Dalam Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta, Bunga Rampai PTIK, 2004, hal. 41 8Ibid, hal. 45 . 11 (1) Sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada Kode Etik Profesi 666qk.

makalah penegakan hukum dan ham di indonesia